MAKALAH PERUSAHAAN LEASING


BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Peta perekonomian global yang mendobrak batas-batas wilayah negara, sistem pasar dan model investasi menjadi acuan seberapa besar potensi laba dan resiko dari suatu usaha yang akan diadakan oleh investor.

Liberalisasi perdagangan tidak hanya menjadi persaingan anatara komoditi andalan, tetapi juga merupakan persaingan dibidang jasa, pada kondisi sepereti ini yang menjadi pertimbangan dari konsumen adalah tingkat efisiensi, sedangkan produsen /pengusaha adalah tingkat keamanan dari suatu investasi modal yang diselenggarakan.

Lembaga pembiayaan leasing dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang perizinan usaha leasing.

Perusahaan pembiayaan leasing merupakan perusahaan pembiayaan yang masih relatif baru, pada awal perkembangannya usaha leasing dipacu oleh pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dengan memberikan beberapa fasilitas anatara lain dengan memberikan penundaan pembayaran perpajakan , sehingga usaha leasing berkembang dengan sangat maju dan pesat.

Dalam konteks lembaga leasing (sewa guna usaha) itu sendiri menjadi perdebatan apakah lembagta jual beli, sewa beli, jual beli dengan angsuran atau sewa menyewa dengan opsi membeli, hal tersebut berkaitan erat dengan hak kebendaan yang pada salah satu pihak menyangkut batas-batas hak dan tanggung jawabnya.

Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan leasing (sewa guna usaha) sebagai perusahaan pembiayaan sangat meringankan konsumen yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha, sehingga leasing menjadi yang sangat solutif.

Leasing (sewa guna usaha) sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari beberapa pihak yang berbeda, yaitu :
1.Lessor adalah pihak leasing itu sendiri sebagai pemilik modal, yang nantinya akan memberikan modal alat atau membeli suatu barang.
2.Lessee adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai peralatan/barang yang akan di leased atau atau yang akan disewakan pihak penyewa/lessor.
3.Vendor atau leveransir atau disebut supplier, sebagai pihak ketiga penjual suatu barang yang akan dibeli oleh lessor untuk disewakan kepada lessee.

Hubungan lessor dan lessee adalah hubungan timbal balik , menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara lessor dan lessee dibuat perjanjian financial lease /kontrak leasing.

Bagi lessor keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian financial lease dengan lessee semata-mata bertumpu pada terciptanya kepastian hukum terhadap perjanjian kontrak tentang serankaian pembayaran oleh lessee atas penggunaan aset yang menjadi objek lease, termasuk pengakuan lessee tentang penguasan objek oleh lessee yang kepemilikannya dipegang oleh lessor, sehingga melahirkan hak secara hukum bagi lessor bila terjadi wanprestasi oleh lessee untuk menyita objek lessee. Sedangkan kerugiannya dapat berupa :
a.Sebagai pemilik, lessor mempunyai resiko yang yang lebih beasr dari pada lessee sehubungan dengan barang lease maupun dengan kegiatan operasionalnya, yaitu adanya tanggung jawab atas tuntutan pihak ketiga jika terjadi kecelakaan ataupun kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan oleh lease property tersebut.
b.Pihak lessor walaupun statusnya sebagai pemilik dari lease property tetapi tidak bisa melakukan penuntututan (claim) kepada pabrik/suppliernya secara langsung, tindakan tersebut harus dilakukan oleh lessee sebagai pemakai barang.
c.Sebagai pemilik barang , lessor secara hukum harus bertanggung jawab atas pembayaran beberapa kewajiban pajak tertentu.
d.Walaupun lessor mempunyai hak secara hukum untuk menjual leased property, khususnya pada akhir periode lease, lessor belum dapat yakin bahwa barang yang bersangkutan bebas dari ikatan seperti liens (gadai), atau kepentingan-kepentingan lainnya.


Bagi lessee, keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian financial lease dengan leasing/lessor adalah :
a.Capital saving, yakni ia tidak perlu menyediakan dana besar , maksimum hanya down payment (uang muka) yang biasanya jumlahnya banyak.
b.Tidak diperlukan adanya jaminan (agunan).
c.Terhindar dari resiko.
d.Masih tetap mempunyai kesempatan untuk meminjam uang dari sumber-sumber lain sesuai dengan kredit line yang dimiliki.
e.Mempunyai hak pilih (option rights).

Penjelasan tentang tidak diperlukannya jaminan karena konsep dari usaha leasing (sewa guna usaha) adalah pinjaman modal usaha dan jaminan kedudukannya dalam perjanjian leasing menjadi ketentuan prinsipil, dasar pemikiran dari konsep leasing tidak menghilangkan fungsi jaminan sebagai fungsi modal dalam usaha leasing/lessee, hal tersebut yang menjadi penekanan bahwa jaminan dalam penerapan perjanjian leasing sangat fleksibel.

PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana prosedur mekanisme perjanjian sewa guna usaha/leasing di PT> Orix Indonesia finance cabang semarang?
2. Bagaimana tanggung jawab lessee dan lessor terhadap objek perjanjian dalam praktek perjanjian sewa guna usaha di PT. Orix Indonesia Finance cabang Semarang.
3. hambatan-hambatan apa saja yang biasa timbu pada sistem prjanjian sewa guna usaha tersebut.

TUJUAN PENELITIAN
tujuan penulis mengadakan penelitaian dalam penulisan ini adalah :
1. untuk mengetahui prosedur mekanisme perjanjian sewa guna usaha/leasing baik secara teori maupun praktek.
2. untuk mengetahui tanggung jawab lessee dan lessor terhadap obyek perjanjian dalam praktek sewa guna usaha di PT. Orix Indonesia Finance cabang SEmarang.


3. untuk mengeataui hambatan-hambatan yang biasa timbul pada sistem dan pelaksanaan perjanian sea guna usaha serta cara mengatasinya.

BAB II

PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

PT. Orix Indonesia Finance atau biasa disingkat dengan PT. ORIF adalah merupakan perusahaan leasing yang didirika pada tanggal 21 April 1975 dengan nama Orient Bina Usaha Leasing (OBUL).

kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Orix Indonesia Finace adalah car Finance,equipment lease, housing finance, factoring, corporate fianace serta operating lease. kegiatan tersebut dilakukan oleh PT. Orix melalui kantor cabang yang terdapat di BAndung, Semarang, Solo, Surabaya, Meadn , Palembang dan jakarta.

pada setiap kantor cabang terdapat prosedur mekanisme leasing yang sama. prosedur mekanisme leasing ini sangat diperlukan dalam proses pembuatan perjanjian leasing. sebab dalam prosedur tesebut terdapat tahapan-tahapan yang mengatur setiap tindakan yang harus diambil oleh para pihak, sihingga dapat dipasitkan bahawa proses pembuatan pembuatan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan teratur dan sistematis sesuai kehndak para pihak sampai pada detik tercpainya perjanjian tersebut yang ditandai dengan penandatanganan kontrak lasing.

tahap peratama dalam prosedur mekansme leasing PT. Orix dimulai dengan pengujian peromonan fsilitas leasing oleh lessee atas suatu barang tertentu kepada Pt. Orix sebagai pihak lessor, yaitu dengan cara mengisi dan menyerahkan formulis permohonan yang telah disediakan oleh lessor disertai dengan dokumen lengkap yaitu:
a. kartu tanda penduduk dari suami istri
b. KK
c. ekening koran selama 3bln terakhir
d. SIUP/NPWP
e. dokumen-dokumn lain yang dianggap perlu

TANGGUNG JAWAB LESSE DAN LESSOR TERHADAP OBYEK PERJANJIAN LEASING

Dalam suatu perjanjian biasnya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembagian tanggung jawab para pihak terhadap obyek perjanjian. hal ini oleh pembuat perjanian dimaksutkan untuk menghindari atau menjaga obyek perjanjian dari tindakan-tindakan yang merugikan, yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. pembagian tanggung jawab tersebut harus didasarkan pada kesepakatan para piahak dan asas tikad baik dalam perjanjian. karena jangan sampai pembagian-pembagioan tersebut nantinya merugukan alah satu pihak dalam perjanjian.

berikut ini adalah pengaturan dan pembagian tanggung jawab antara lessee dan lessor terhadap obyek perjanjian, dengan contoh perjanjian sewa guna usaha kendaraan bermotor di PT. Orix Indonesia Finance.
a. tanggung jawab lessee terahadap obyek perjanjian sewa guna usaha dalam praktek perjanjian sewa guna usaha di PT. Orix Indonesia, diatur dalam ketentuan-ketentuan mengenai :
1. penyerahan barang leasing
2. penggunan barang easing.
3. gugatan dari pihak lain
4. larangan pemindahan hak atas barang leasing
5. perubahan barang leasing.
6. pemeliharaan dan embiayaan barang leasing
7. kehilangan dan atau kerusakan barang leasing
8. larangan dan atau pemindahan hak dan kewajiban lessee
9. cidera jani atau ingkar janji
10. asuransi

HAMBATAN-HAMBATAN YANG BIAS TIMBUL PADA SISTEM DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING
a. Faktor non yuridis, yaitu :
1. dari pihak lessee
2. dari pihak ketiga

b. faktor-faktor yuridis
1. faktor-faktor tak terduga
2. faktor yuridis yang bersifat final

PEMBAHASAN
1. prosedur meanisme perjanjian leasing Dalam teransaksi leasing, para pihak yang terlibat adalah lessor, lesssee, dan kreditur para pihak tersebut kemudian saling mengingatkan dirinya satu sama lain dalam sebuah perjanjian leasing dalam proses pembuatan perjanjian leasing , para pihak yang terlibat harus memulai suatu tahapan atau prosedur yang dinamakan dengan prosedur mekanisme leasing.

sampai saat ini belum dijumapai adanya ketentuan khusus yang menagtur prosedr mekanisme leasing. prosedur yang ada saat ini merupakan prosedur yang berasal dari kebijaksanaan masing-masing perusahaan sewa guna usaha/leasing yang tunduk pada ketentuan dalam Buku III KUHperadata tentang perikatan demikian pula dengan prosedur mekanisme leasing yang terdapat di PT. Orix Indonesia yang sealama ini merupakan hasil ari kebijakan PT. Orix sendiri, namun pengaturannya tetap disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

2. hambatan-hambatan yang bisa timbul pada sistem pelaksanaan perjanjian leasing
a. penyebab timbulnya resiko yang bisa menjadi penghambat dalam perjanjian leasing :
1. Wanprestasi atau ingkar janji dari pihak leasse
2. musnah, hilang atau rusaknya barang leasing
3. faktor-faktor yuridis yang bersifat final
4. faktor-faktor lain yang bersifat tak terduga

BAB III

PENUTUP


dalam kegiatan pemabayan yang dilakukan oleh perusahaan leasing termasuk PT. Orix Indonesia , terdapat suatu prosedur yang disebut dengan prosedur mekanisme leasing sampai saat ini belum ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai prosedur leasing tersebut. namun akan lebih baik jika ada peratuiran khusus yang menagtur mengenai prosedur mekanisme leasing. sehingga akan terdapat keseragaman peraturan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Peerjanjian sewa guna usaha yang lahir pada prosedur mekanisme leasing terdiri dari ketentuan-ketentuan yang salah satunya adalah ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap obyek leasing. pemabagian dan pengaturan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap obyek leasing tersebut pada umumnya dipengaruhi dan ditentukan oleh jenis pembiayaan yang terdapat dalam perjanjian leasing itu sendiri, namun secara khusus pembagian dan pengaturan tersebut pada dasranya harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam perjanjian. sedangkan untuk pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan undang-undang.

Dalam raktek perjbanjian sewa guna usaha/leasing di PT. Orix Indonesia terdapat resiko-resiko yang biasa menjadi penghambat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. resiko atau hambatan dalam perjanjian sewa guna usaha pada umumnya disebabkan oleh wanprestasi atau ingkar jani dari pihak lessee. selain wanprestasi/ingkar janji tersebut diatas, resiko atau hambatan dalam perjanjian sewa guna usaha juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti yuridis yang bersifat final berupa peraturan-peraturan leasing faktor-faktor lain yang tak terduga yang berupa situasi, kondisi dan keadaan yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti yuridis yang bersifat final berupa peraturan-peraturan ain yang tak terduga yang berupa situaasi, kondisi dan keadaan yang bisa menghambat transaksi leasing. namun untuk lebih menghemat biaya, upaya atau cara lain yang bisa dilakukan adalah upaya yang lebih bersifat kekeluargaan yaitu melalui negosiasi.

http://eprints.undip.ac.id/11251/1/2003MNOT2197.pdf

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29998/4/Chapter%20I.pdf

0 komentar:

Poskan Komentar